Makna Amandemen 1945

 MAKNA UUD AMANDEMEN

1.      Makna Pasal 25 UUD 1945 Amandemen

Undang-undang Dasar 1945 telah 4 kali diadakan perubahan. Adapun perubahan pertama diadakan pada tanggal 19 Oktober 1999 (inti perubahan adalah pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat/executive heavy, perubahan kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 (inti perubahan adalah Pemerintahan Daerah, DPR dan kewenangannya, HAM, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan, perubahan ketiga dilakukan pada tanggal 10 November 2001 (inti perubahan adalah bentuk kedaulatan negara, kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeacment, Keuangan Negara dan kekusaan Kehakiman), dan perubahan keempat dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2002 (inti perubahan adalah DPD sebagai bagian dari MPR, penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial dan perubahan UUD 1945).

Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang 1945 dijelaskan Negara Indonesia adalah negara Hukum. Tentunya semua sendi kehidupan di Indonesia harus taat kepada hukum dan hukum dijadikan panglima. Kekuasaan Kehakiman termasuk dalam agenda amandemen ketiga UUD 1945. Pembagian kekuasaan di dalam UUD 1945 juga dijelaskan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.

1.      Dalam kekuasan eksekutif dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi :

” Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945″

2.      Dalam kekuasaan legislatif dijelaskan dalam pasal 20 ayat 1 :

” Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang”

3.      Dalam kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam pasal 24 ayat 1 :

” Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  guna menegakkan hukum dan keadilan”

UUD 1945 juga menjelaskan tentang aturan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden (kekuasaan eksekutif ) yaitu pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi :

” Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang“

Pengangkatan Lembaga Legislatif juga dijelaskan dalam UUD 1945 yaitu 19 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dan 20 A ayat 4 dan pasal 22 B.

Pasal 19 ayat 1 ” Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum“

Pasal 19 ayat 2 ” Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.”

Pengangkatan lembaga Yudikatif (kekuasaan kehakiman) juga diatur dalam pasal 25 UUD 1945 yaitu :

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang.”

Yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangkatan lembaga yudikatif (hakim). Hakim saat ini masih diatur dalam UU 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian dan UU Nomor 48 tahun 2009.  Dalam UU 43 tahun 1999 Hakim dijelaskan sebagai Pejabat negara yang berstatus pegawai Negeri. Namun dalam UU Nomor 48 tahun 2009  Hakim dijelaskan sebagai pejabat negara.

Jika kita lihat sejarah amandemen UUD 1945,  maka kekuasaan kehakiman baru dimasukkan dalam pembahasan amandemen pada tanggal  10 November 2001.  Artinya berdasarkan pasal 25 UUD 1945 aturan pengangkatan dan pemberhentian hakim tidak bisa diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999. Karena perubahan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman  dilakukan pada tahun 2001.

Tentunya jika melihat pasal 25 UUD 1945, maka UU yang berlaku bagi Hakim adalah UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasan kehakiman, bukan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang kepegawaian. Yang artinya hakim adalah pejabat negara, bukan pejabat negara tertentu sebagaimana UU Nomor 43 Tahun 1999.

Hal ini sesuai menurut pendapat Prof. Jimli As Sidiqi, SH : “Segera setelah agenda constitutional reform (pembaruan konstitusi) berhasil dilakukan, kita perlu melanjutkan dengan agenda legal reform (pembentuk¬an dan pem¬baruan hukum). Jika kita mencermati ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 setelah empat kali dirubah, terdapat 22 butir ketentuan yang menyatakan “diatur dengan undang-undang” atau “diatur lebih lanjut dengan undang-undang”, 11 butir ketentuan yang menyatakan “diatur dalam undang-undang” atau “diatur lebih lanjut dalam undang-undang”, dan 6 butir ketentuan menyatakan “ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan-ketentuan tersebut jelas mengamanatkan perlunya dilakukan pembaruan hukum sebagai bentuk pelaksanaan UUD 1945.” Lihat di http://www.jimly.com/makalah/namafile/9/Makalah_lamongan.doc

Artinya penerapan pasal 25 UUD 1945 mesti ada pembaruan hukum yang baru. Produk perundang-undangan yang tepat dan baru untuk mengangkat dan memberhentikan hakim adalah UU Nomor 48 tahun 2009, UU Nomor 49 tahun 2009, UU Nomor 50 Tahun 2009, UU Nomor 51 Tahun 2009.

4 amandemaen UUD1945 di Indonesia

b.      BERIKUT INI SEJARAH AMANDEMEN UUD 1945 DI INDONESIA.

1.      Amandemen I

Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 oktober 1999 atas dasar su mpr 14-21 oktober 1999. Amandemen yang dilakukan terdiri dari 9 pasal, yakni:

Pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, pasal 21.

Inti dari amandemen pertama ini adalah pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlalu kuat (executive heavy).

2.      Amandemen II

Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum mpr 7-8 agustus 2000. Amandemen dilakukan pada 5 bab dan 25 pasal. Berikut ini rincian perubahan yang dilakukan pada amandemen kedua.

Pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 19, pasal 20, pasal 20a, pasal 22a, pasal 22b, pasal 25e, pasal 26, pasal 27, pasal 28a, pasal 28b, pasal 28c, pasal 28d, pasal 28e, pasal 28f, pasal 28g, pasal 28h, pasal 28i, pasal 28j, pasal 30, pasal 36b, pasal 36c.

Bab IXA, Bab X, Bab XA, Bab XII, Bab XV, PS. 36a ;

Inti dari amandemen kedua ini adalah pemerintah daerah, dpr dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara dan lagu kebangsaan.

3.      Amandemen III

Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 november 2001 dan disahkan melalui st mpr 1-9 november 2001. Perubahan yang terjadi dalam amandemen ketiga ini terdiri dari 3 bab dan 22 pasal. Berikut ini detil dari amandemen ketiga.

Pasal 1, pasal 3, pasal 6, pasal 6a, pasal 7a, pasal 7b, pasal 7c, pasal 8, pasal 11, pasal 17,
pasal 22c, pasal 22d, pasal 22e, pasal 23, pasal 23a, pasal23c, pasal 23e, pasal 23f, pasal 23g, pasal 24, pasal 24a, pasal24b, pasal24c.

Bab VIIA, bab VIIb, bab VIIIa.

Inti perubahan yang dilakukan pada amandemen ketiga ini adalah bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan mpr, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan kehakiman.

4.      Amandemen IV

Sejarah amandemen uud 1945 yang terakhir ini disahkan pada tanggal 10 agustus 2002 melalui st mpr 1-11 agustus 2002. Perubahan yang terjadi pada amandemen ke-4 ini terdiri dari 2 bab dan 13 pasal.

Pasal 2, pasal 6a, pasal 8, pasal 11, pasal16, pasal 23b, pasal 23d, pasal 24, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 37.

Bab XIII, bab XIV.

Inti perubahan: dpd sebagai bagian mpr, penggantian presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan uud.

Tujuan dari dilakukannya amandemen uud 1945 yang terjadi hingga 4 kali ini adalah menyempurnakan aturan-aturan mendasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, ham, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sejarah amandemen uud 1945 yang dilakukan berdasarkan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan uud 1945, tetap mempertahankan susunan negara kesatuan republik indonesia (NKRI), dan juga mempertegas sistem pemerintahan presidensil.

Untuk melihat uud 1945 sebelum dan sesudah amandemen silahkan lihat di sini perbandingan uud sebelum dan sesudah amandemen (disajikan dalam bentuk perbandingan).

Amandemen UUD 45

A.    Sejarah Amandemen uud 1945

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum uud 1945 ayat 1, undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Dimaksud hanya sebagian adalah karena selain uud (hukum tertulis) juga berlaku hukum tidak tertulis. Sebagai konstitusi negara indonesia uud 1945 berada di posisi tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan. Semua hukum yang berlaku di indonesia haruslah sesuai dan berintisari dari uud 1945. Akan tetapi biar bagaimanapun uud 1945 adalah hukum yang di ciptakan manusia dan tidak dapat dikatakan sempurna. Setidaknya telah ada 4 sejarah amandemen uud 1945.

Sebelum membahas sejarah amandemen uud 1945 mungkin ada baiknya kita sedikit mengulang bahasan sebelumnya tentang perbandingan undang-undang dasar sebelum dan sesudah amandemen. Di sana saya sempat menjelaskan 3 macam uud yang telah digunakan di indonesia. Yang dimaksud ketiganya adalah uud 1945, uud ris 1949, dan uuds 1950.

Beruntung saat ini kita tetap menggunakan produk pendiri bangsa kita sebagai konstitusi negara, uud 1945. Namun dalam perjalanannya bangsa indonesia semakin berkembang dan memiliki kebutuhan yang lebih beragam lagi. Uud 1945 yang diposisikan sebagai dasar negara ternyata memiliki beberapa kelemahan. Wajar saja karena dalam prosesnya penyusunan uud 1945 ini dilakukan dalam situasi kondisi genting, sama halnya seperti proses perumusan pancasila.

Dalam sejarah amandemen uud 1945 terhitung sudah 4 kali uud 1945 mengalami amandemen (amendment, perubahan, tetapi bukan dalam pengertian pergantian). Setelah 4 kali diamandemen  sebanyak 25 butir tidak dirubah, 46 butir dirubah atau ditambah dengan ketentuan lainnya. Secara keseluruhan saat ini berjumlah 199 butir ketentuan, 174 ketentuan baru. Mengapa harus diamandemen? Berikut ini beberapa alasan mengapa perlu dilakukan amandemen.

1.      Alasan dilakukan amandemen

a.       Lemahnya checks and balances pada institusiinstitusi ketatanegaraan.

b.      Executive heavy, kekuasaan terlalu dominan berada di tangan presiden (hak prerogatif dan kekuasaan legislatif)

c.       Pengaturan terlalu fleksibel (vide: pasal 7 uud 1945 sebelum amandemen)

d.      Terbatasnya pengaturan jaminan akan HAM